RAPAT HUT RI BERJALAN CEPAT, JALAN RUSAK DAN JEMBATAN PUTUS TERLUPAKAN? WARGA MALAKA PERTANYAKAN SKALA PRIORITAS PEMDA
RAPAT HUT RI BERJALAN CEPAT, JALAN RUSAK DAN JEMBATAN PUTUS TERLUPAKAN? WARGA MALAKA PERTANYAKAN SKALA PRIORITAS PEMDA
Libas Malaka.com | Malaka
Di saat Pemerintah Kabupaten Malaka menggelar rapat persiapan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, muncul suara kritis dari sejumlah masyarakat dan aktivis yang mempertanyakan arah prioritas pembangunan daerah.
Pasalnya, menurut mereka, berbagai persoalan infrastruktur yang telah lama dikeluhkan masyarakat justru belum terlihat menjadi agenda utama pembahasan.
Sorotan diarahkan pada kondisi ruas jalan di KM 10 Desa Lotas, Kecamatan Rinhat, yang mengalami kerusakan akibat bencana alam dan hingga kini dinilai masih membutuhkan penanganan serius. Selain itu, masyarakat juga menyinggung Kali Welaus, yang setiap musim hujan sulit dilintasi karena belum tersedia jembatan permanen, sehingga aktivitas warga kerap terganggu.
Tak hanya itu, Jembatan Numponi yang dilaporkan putus sejak diterjang Badai Seroja pada tahun 2021 juga kembali menjadi perhatian publik. Sebagian warga mempertanyakan mengapa persoalan tersebut dinilai belum memperoleh penyelesaian yang memadai.
“Kalau rapat untuk kegiatan seremonial bisa cepat dilaksanakan, mengapa pembahasan mengenai jalan rusak, jembatan putus, dan akses masyarakat yang terhambat justru belum menjadi prioritas?” ungkap salah seorang aktivis muda Malaka.
Aktivis tersebut menilai bahwa pembangunan infrastruktur dasar seharusnya menjadi kebutuhan mendesak karena berkaitan langsung dengan keselamatan, mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga akses pendidikan dan layanan kesehatan.
Ia juga menyoroti alasan keterbatasan anggaran yang kerap disampaikan pemerintah ketika membahas pembangunan.
> “Kalau menyangkut kegiatan seremonial, olahraga, kunjungan kerja, atau agenda lainnya, anggaran selalu tersedia. Tetapi ketika masyarakat meminta pembangunan jalan dan jembatan, jawabannya selalu defisit anggaran. Ini yang dipertanyakan masyarakat,” katanya.
Selain itu, muncul pula kritik mengenai pemanfaatan Kantor Bupati Malaka yang dibangun menggunakan dana APBD.
Menurut seorang aktivis lainnya, gedung tersebut merupakan aset yang dibangun dari uang rakyat sehingga sudah semestinya dimanfaatkan secara optimal sebagai pusat pelayanan pemerintahan.
> “Untuk apa Malaka memiliki kantor bupati yang megah jika tidak dimanfaatkan secara maksimal? Gedung itu dibangun menggunakan uang rakyat melalui APBD. Rakyat tentu berharap fasilitas tersebut benar-benar digunakan untuk melayani masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, perhatian Bupati Malaka terhadap pengembangan olahraga, khususnya sepak bola, juga menjadi perbincangan.
Sebagian masyarakat mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap olahraga. Namun, ada pula yang berharap perhatian yang sama diberikan terhadap persoalan infrastruktur dasar.
Seorang aktivis muda bahkan melontarkan kritik dengan nada satir.
> “Masyarakat memilih bupati untuk mengurus seluruh kebutuhan daerah, bukan hanya fokus pada sepak bola. Prestasi olahraga memang penting, tetapi jalan yang rusak, jembatan yang putus, dan akses masyarakat juga harus menjadi prioritas,” katanya.
Masyarakat berharap momentum menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI tidak hanya dipenuhi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bahwa makna kemerdekaan harus diwujudkan melalui pemerataan pembangunan, terutama bagi warga yang hingga kini masih menghadapi kesulitan akibat rusaknya infrastruktur.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Malaka bersama DPRD segera membuka ruang dialog dengan masyarakat dan menyusun langkah nyata untuk menangani persoalan jalan rusak, pembangunan jembatan di Kali Welaus, serta percepatan pembangunan kembali Jembatan Numponi.
Sebab bagi masyarakat, kemerdekaan bukan hanya soal upacara dan perayaan, melainkan juga hadirnya negara melalui pembangunan yang dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh warga.
(Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten Malaka maupun pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.)
Editor: Andry Bria
Redaksi: Libas Malaka.com — Suara Rakyat, Fakta & Integritas
About Post Author
