Kupang Jadi Saksi Peluncuran Piagam Wajib Pajak 2025: Momentum Tingkatkan Kesadaran Dan Kepatuhan Pajak

‎‎Kupang.LintasBatas – Semangat “Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh” bergema di Kupang saat peluncuran Piagam Wajib Pajak (Taxpayers Charter) dan Forum Konsultasi Publik 2025 yang berlangsung di Hotel Harper pada Rabu (20/08/2025).

‎Acara ini menandai langkah penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di Indonesia. Dihadiri Ketua DPRD Provinsi NTT Ir. Emelia Julia Nomleni.

‎Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang, Rimedi Tarigan, membuka acara dengan penuh semangat, menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pembayaran pajak.

‎Gubernur NTT, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Kosmas D. Lana, SH., M.Si, memberikan sambutan yang menggarisbawahi komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program-program perpajakan.

‎”Pajak adalah tulang punggung pembangunan. Dengan kesadaran dan kepatuhan yang tinggi, kita dapat mewujudkan NTT yang lebih maju dan sejahtera,” ujar Kosmas D. Lana.

‎Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara, Ir. Samon Jaya, M.Si, menyampaikan keynote speech yang memaparkan visi dan misi Taxpayers Charter 2025. Ia menjelaskan bahwa piagam ini merupakan wujud komitmen DJP untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel kepada wajib pajak.

‎Acara puncak adalah penyerahan Piagam Wajib Pajak, yang menjadi simbol kesepakatan antara DJP dan masyarakat dalam membangun sistem perpajakan yang adil dan efektif.

‎Forum Konsultasi Publik 2025 juga menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan memberikan masukan terkait kebijakan perpajakan. Diharapkan, melalui forum ini, DJP dapat menyerap aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

‎Peluncuran Piagam Wajib Pajak di Kupang ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di seluruh Indonesia. Dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian fiskal dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Anand Budiman