PUPR Malaka Sigap Tambal Jalan Berlubang di Kota, Lalu Bagaimana Nasib Jalan Putus dan Jembatan Rusak di Dapil III? Publik Pertanyakan Skala Prioritas
PUPR Malaka Sigap Tambal Jalan Berlubang di Kota, Lalu Bagaimana Nasib Jalan Putus dan Jembatan Rusak di Dapil III? Publik Pertanyakan Skala Prioritas
LibasMalaka.com | Malaka
Langkah cepat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Malaka menambal jalan berlubang di kawasan Simpang Empat Betun, tepatnya di depan Kantor Perpustakaan Daerah, mendapat apresiasi dari sebagian masyarakat karena dinilai dapat mengurangi risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.
Namun di sisi lain, muncul gelombang pertanyaan dari masyarakat mengenai skala prioritas penanganan infrastruktur di Kabupaten Malaka.
Di berbagai ruang publik dan media sosial, sejumlah warga mempertanyakan mengapa penambalan jalan di dalam Kota Betun dapat dilakukan dengan cepat, sementara beberapa titik kerusakan infrastruktur yang dinilai lebih mendesak hingga kini belum memperoleh penanganan yang memadai.
Salah satu yang kembali menjadi sorotan adalah ruas jalan di jalur KM 10 Lotas, Desa Lotas, Kecamatan Rinhat, yang sebelumnya mengalami kerusakan berat akibat bencana dan sempat mengganggu mobilitas masyarakat. Hingga kini, warga masih menanti langkah nyata pemerintah untuk memulihkan akses tersebut.
Tidak hanya itu, masyarakat juga menyoroti kondisi infrastruktur di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) III, Dan Kecamatan Kobalima. Beberapa titik seperti Jembatan Numponi dan kawasan Kali Welaus disebut masih membutuhkan perhatian serius karena berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pelayanan masyarakat.
Bagi warga di wilayah tersebut, persoalan ini bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan menyangkut akses terhadap pelayanan dasar dan keselamatan pengguna jalan setiap hari.
Karena itu, publik mulai mempertanyakan apakah pemerintah telah menetapkan skala prioritas yang tepat dalam pemeliharaan infrastruktur. Menurut mereka, jalan berlubang di pusat kota memang perlu diperbaiki, tetapi akses yang putus atau rusak berat di wilayah lain juga membutuhkan penanganan yang tidak kalah mendesak.
Masyarakat berharap Dinas PUPR Kabupaten Malaka tidak hanya bergerak cepat di kawasan perkotaan, tetapi juga memberikan perhatian yang seimbang kepada wilayah-wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses akibat kerusakan jalan dan jembatan.
Pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi harapan besar masyarakat. Sebab, pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa cepat pemerintah memperbaiki jalan di pusat kota, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah hadir menjawab kebutuhan masyarakat di desa-desa dan wilayah terpencil.
Rilisan ini tidak dimaksudkan untuk mengabaikan kerja petugas PUPR yang telah turun melakukan penambalan jalan. Sebaliknya, kritik yang muncul merupakan aspirasi masyarakat agar pelayanan infrastruktur dilakukan secara merata dan berdasarkan tingkat urgensi di seluruh wilayah Kabupaten Malaka.
Kini publik menunggu langkah konkret Pemerintah Kabupaten Malaka dan Dinas PUPR untuk menjelaskan skala prioritas pembangunan serta mempercepat penanganan ruas jalan dan jembatan yang hingga saat ini masih menjadi keluhan masyarakat, khususnya di Dapil III.
Persoalannya bukan sekadar lubang di badan jalan, melainkan akses yang menentukan aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga distribusi hasil pertanian.
Karena itu, mereka berharap PUPR tidak hanya dikenal karena respons cepat menambal jalan berlubang, tetapi juga mampu menyelesaikan persoalan infrastruktur yang lebih besar dan berdampak luas bagi masyarakat.
Pada akhirnya, kritik tersebut bukan dimaksudkan untuk merendahkan kinerja para petugas di lapangan.
Justru sebaliknya, masyarakat berharap seluruh kemampuan dan sumber daya PUPR dapat diarahkan secara lebih merata, sehingga tidak ada wilayah yang merasa dianaktirikan dalam pembangunan infrastruktur.
Editor: Andry Bria
Redaksi: LibasMalaka.com — Suara Rakyat, Fakta & Integritas
About Post Author
