GUBERNUR NTT MINTA ALOR PERKUAT PAD DI TENGAH ANGGARAN PUSAT YANG SEMAKIN TERBATAS
Soroti Rendah Kepatuhan Pajak Kendaraan, Potensi Kebocoran Perikanan, dan Optimalisasi Hasil Hutan
ALOR, 25 Mei 2026 – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena menekankan pentingnya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Kabupaten Alor memperkuat kerja sama serta kolaborasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dinilai sangat penting mengingat pola pengelolaan anggaran nasional kini semakin terpusat, sehingga ruang gerak daerah untuk menggunakan dana transfer pusat secara fleksibel semakin menyempit.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur saat memberikan arahan sekaligus melakukan peninjauan langsung di Kantor UPTD Samsat Alor, Senin (25/5/2026). Dalam kunjungannya, ia menyoroti tiga hal utama yang menjadi perhatian, yaitu rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, potensi kebocoran pendapatan di sektor perikanan, serta belum maksimalnya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagai sumber ekonomi masyarakat.
Menurut Melki, perubahan sistem anggaran di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat alokasi dana dari pusat diberikan dengan peruntukan yang sudah sangat jelas dan terarah.
“Sekarang anggaran lebih banyak dikumpulkan di pusat, lalu programnya dikirim ke daerah dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Ruang improvisasi daerah sangat kecil, oleh karena itu kita harus lebih kreatif dan giat mencari sumber pendapatan sendiri,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah saat ini dituntut mampu mengoptimalkan program yang bersumber dari anggaran nasional sekaligus memperkuat pendapatan sendiri agar pembangunan daerah dapat terus berjalan.
🚗 Sektor Samsat Tetap Tulang Punggung PAD NTT
Gubernur menyebutkan, sektor pendapatan dari Samsat masih menjadi tumpuan utama penerimaan daerah. Dari total target PAD Provinsi NTT tahun ini sebesar Rp2,8 triliun, sekitar 67 persennya bersumber dari sektor ini. Sementara itu, sekitar 78 persen pendapatan Samsat berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Karena itu, rendahnya kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Alor menjadi catatan serius yang harus segera diperbaiki.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di Alor diperkirakan mencapai 31.000 unit. Namun dari jumlah tersebut, baru sekitar 4.000 unit atau kurang dari 13 persen yang rutin membayar pajak.
“Kalau jumlah kendaraan banyak tapi yang bayar pajak sedikit, target pendapatan pasti sulit tercapai. Kita harus bekerja dengan data dan hitungan yang nyata agar strateginya tepat sasaran,” tegas Melki.
Ia menilai permasalahan utamanya bukan karena ketidakmampuan ekonomi masyarakat, melainkan rendahnya kesadaran akan kewajiban membayar pajak.
“Masyarakat masih sanggup beli bahan bakar, beli rokok, dan kebutuhan lain, berarti kemampuannya ada. Tinggal bagaimana pemerintah membangun kesadaran dan pendekatan yang tepat agar mereka mau membayar,” katanya.
Untuk meningkatkan kepatuhan, Gubernur meminta pihak Samsat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepolisian, hingga Jasa Raharja. Ia mencontohkan keberhasilan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mampu mencapai kepatuhan di atas 80 persen dengan melibatkan aparat tingkat desa dan kelurahan.
“Pendekatannya disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kalau di suatu kampung masyarakat lebih mendengar ustaz, libatkan ustaz. Kalau lebih mendengar pendeta, minta pendeta bantu menyampaikan. Pendekatan sosial seperti ini yang harus kita gunakan,” imbaunya.
Selain itu, proses mutasi kendaraan berpelat luar daerah diminta dipermudah. Banyak kendaraan yang beroperasi penuh di Alor namun masih menggunakan nomor polisi luar NTT, sehingga pendapatan pajaknya hilang ke daerah asal.
“Permudah syarat perpindahan pelat nomor asalkan kendaraannya legal dan bukan barang bukti kejahatan. Kalau dipakai di sini, ya pajaknya harus masuk ke sini,” ujarnya.
🐟 Cegah Kebocoran Pendapatan Sektor Perikanan
Selain sektor kendaraan, Gubernur juga menyoroti besarnya potensi pendapatan dari sektor kelautan dan perikanan yang belum tercatat dengan benar. Ia meminta seluruh hasil tangkapan laut yang keluar dari wilayah Alor wajib dicatat dan mendapatkan stempel pengeluaran di daerah asal.
Masalah yang sering terjadi, hasil tangkapan yang diambil dari perairan Alor justru dicatat dan dilaporkan di daerah lain, sehingga pendapatannya tidak masuk ke kas daerah setempat.
“Jangan sampai ikan diambil dari Alor tapi pencatatannya dilakukan di tempat lain. Semua hasil laut yang keluar dari sini harus tercatat di sini,” tegasnya.
Pengawasan juga diperketat agar tidak terjadi manipulasi data terkait volume, jenis, maupun kualitas hasil tangkapan yang seringkali dilaporkan lebih rendah dari kondisi sebenarnya untuk mengurangi nilai pajak yang harus dibayarkan.
🌳 Kembangkan Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu
Di sektor kehutanan, Melki mengingatkan agar hutan tidak hanya dijaga tetapi juga harus memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Potensi hasil hutan bukan kayu seperti madu, serai wangi, dan komoditas lain harus dikembangkan secara maksimal tanpa merusak lingkungan.
“Kalau masyarakat disuruh menjaga hutan tapi tidak dapat manfaatnya, tentu sulit dilaksanakan. Sekarang kita harus cari cara agar hutan bisa memberi penghasilan bagi warga sekitar,” katanya.
Ia juga mendorong pola kemitraan dengan pihak swasta dan lembaga pendamping, seperti yang sudah berhasil dilakukan dalam pengembangan wisata hiu paus dan konservasi laut, dimana masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian alam.
📉 Tekan Defisit Perdagangan Melalui Produksi Lokal
Gubernur juga menyinggung kondisi defisit perdagangan NTT yang masih cukup tinggi, dimana nilai barang yang masuk ke daerah jauh lebih besar dibanding barang yang diproduksi dan dijual keluar.
Untuk mengatasinya, pemerintah diminta memperkuat produksi lokal serta mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kalau pengadaan dilakukan secara besar-besaran dan terpusat lewat BUMD, maka keuntungannya bisa berputar di daerah dan dinikmati masyarakat, tidak habis keluar,” jelasnya.
📊 Capaian Samsat Alor
Sementara itu, Kepala UPTD Samsat Alor, Cornelis Adoe melaporkan target penerimaan tahun 2026 meningkat signifikan menjadi Rp23,5 miliar atau naik sekitar 102 persen dibanding tahun lalu.
Pada tahun 2024, target sebesar Rp9,4 miliar terealisasi Rp8,4 miliar (88 persen). Tahun 2025 target naik menjadi Rp11,6 miliar dengan realisasi Rp9,3 miliar (80 persen). Hingga 22 Mei 2026, realisasi sudah mencapai Rp3,87 miliar atau 16,5 persen dari target, dengan kenaikan nilai sekitar Rp1 miliar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Cornelis mengakui masih ada kendala berupa keterbatasan jumlah pegawai (hanya 14 orang) yang harus melayani wilayah yang sangat luas hingga ke Pulau Pantar, serta keterbatasan jaringan internet yang menghambat pelayanan digital.
“Banyak warga harus keluar biaya transportasi ratusan ribu rupiah hanya untuk bayar pajak, kadang biayanya lebih mahal dari pajaknya sendiri,” ungkapnya.
Meski demikian, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan pengembangan aplikasi pelayanan yang nantinya akan diterapkan secara luas di seluruh NTT setelah disempurnakan.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, Ketua DPRD Kabupaten Alor, pimpinan OPD setempat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambrosius Kodo, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT Doris Rihi, serta Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT.
Sumber. Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT
Penulis – Foto : Yoseph Purek
Editor . Edi.S.
