Belum Setahun Diresmikan, Atap Pasar Ploso Ambruk: Proyek Rp3,9 Miliar Disorot, Dugaan Kelalaian Menguat
PLOSO, JOMBANG — Proyek rehabilitasi Pasar Ploso yang menelan anggaran miliaran rupiah kini menuai sorotan tajam. Belum genap setahun rampung, atap teras lantai dua sisi utara bangunan baru di Desa Losari, Kecamatan Ploso, tiba-tiba ambruk pada Rabu (18/3/2026) sekitar pukul 02.00 WIB.
Ironisnya, insiden ini terjadi tanpa adanya faktor cuaca ekstrem. Tidak ada hujan, angin kencang, maupun gempa yang bisa dijadikan alasan runtuhnya struktur. Kondisi ini justru memperkuat dugaan adanya persoalan serius pada kualitas konstruksi maupun pengawasan proyek.
Material bangunan yang jatuh menghantam area di bawahnya hingga merusak dua sepeda motor milik warga. Meski tidak menelan korban jiwa, kejadian ini memantik kekhawatiran besar di kalangan pedagang dan masyarakat, mengingat pasar tersebut dikenal beroperasi hampir 24 jam dengan lalu lintas aktivitas yang padat.
Seorang warga sekaligus pedagang mengaku sempat mendengar suara retakan sebelum kejadian.
“Awalnya bunyi kecil seperti retak, lama-lama makin keras, lalu tiba-tiba ambruk,” ujarnya.
Fakta di lapangan memunculkan pertanyaan serius. Dari pengamatan awal, material penguat canopy diduga tidak menggunakan sistem pengunci standar seperti bolt nut (mur-baut), melainkan hanya menggunakan sekrup biasa. Temuan ini semakin menguatkan dugaan adanya kelalaian teknis dalam pelaksanaan proyek.
Padahal, proyek rehabilitasi Pasar Ploso ini menelan anggaran sekitar Rp3,9 miliar. Pekerjaan yang dimulai pertengahan Juli 2025 tersebut juga sempat mengalami keterlambatan dan dikenai denda sebelum akhirnya dinyatakan selesai pada Desember 2025.
Namun, kualitas hasil pekerjaan kini dipertanyakan setelah muncul kerusakan fatal dalam waktu singkat.
Sorotan publik kini mengarah pada tanggung jawab kontraktor pelaksana serta lemahnya fungsi pengawasan dari pihak terkait. Masyarakat menilai, proyek dengan anggaran besar seharusnya menjamin keamanan dan ketahanan bangunan, bukan justru menghadirkan ancaman baru.
Di sisi lain, kondisi Pasar Ploso sendiri masih menyisakan berbagai persoalan klasik. Penataan pedagang yang semrawut hingga penggunaan badan jalan untuk berjualan belum terselesaikan.
Ambruknya bagian bangunan baru semakin menambah daftar panjang persoalan yang mencerminkan buruknya tata kelola pasar tersebut.
Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Jombang untuk tidak sekadar melakukan perbaikan tambal sulam, tetapi segera melakukan investigasi menyeluruh dan transparan. Audit teknis hingga penelusuran proses pengerjaan proyek dinilai mendesak dilakukan.
Jika tidak ada langkah tegas, kasus ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi proyek-proyek pembangunan lainnya di mana anggaran besar tidak sebanding dengan kualitas hasil, dan keselamatan publik justru menjadi taruhan.
(MBS)
