Produsen Kosmetik La Tulipe Digugat Anak Pendiri Terkait Sengketa Saham Waris
SIDOARJO — Sengketa kepemilikan saham dan struktur kepengurusan perusahaan kosmetik PT Rembaka, produsen merek La Tulipe, memasuki babak persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Prabowo Handojo, putra tunggal mendiang pendiri PT Rembaka, Indro Handojo, melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap manajemen perusahaan beserta sejumlah pihak terkait.
Gugatan perdata yang teregistrasi dengan nomor perkara 202/Pdt.G/2026/PN SDA sejak 18 Mei 2026 ini mempersoalkan pengabaian hak waris atas saham peninggalan ayahnya. Prabowo menuntut pengakuan atas kepemilikan saham yang menjadi bagian dari harta bersama orang tuanya.
Perselisihan ini berakar dari wafatnya Indro Handojo pada 4 Januari 2011. Semula, PT Rembaka didirikan pada dekade 1980-an oleh dua keluarga dengan porsi saham berimbang, masing-masing 50 persen. Sepeninggal Indro, keluarga menyusun akta notaril pembagian harta bersama dan hak waris di hadapan notaris Bambang Santoso di Sidoarjo. Merujuk akta tersebut, Prabowo berhak atas seperempat bagian dari harta bersama melalui pembagian dengan ibunya, Wiwiek Hidajati.
Namun, kubu penggugat mendalilkan bahwa selama periode 2011 hingga 2026, PT Rembaka merombak anggaran dasar, komposisi saham, dan susunan pengurus sebanyak sepuluh kali tanpa melibatkan Prabowo. Seluruh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berjalan tanpa sepengetahuan dirinya sebagai ahli waris sah.
“Klien kami tidak pernah dilibatkan dalam RUPS, baik saat perusahaan untung maupun ketika mengambil keputusan strategis,” kata kuasa hukum Prabowo, Dwi Indrotito Cahyono, dari Kantor Hukum Yustitia Indonesia (KHYI) Malang, Selasa, 17 November 2026.
Menurut Dwi, gugatan ini merupakan jalan terakhir setelah serangkaian somasi dan pendekatan persuasif menemui jalan buntu. Ia menilai manajemen perusahaan semestinya mengetahui kedudukan hukum Prabowo. Pasalnya, notaris Bambang Santoso—yang turut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini—adalah pejabat yang menyusun akta pembagian harta bersama sekaligus menangani perubahan anggaran dasar PT Rembaka.
Selain menyeret manajemen, pemegang saham, dan notaris, proses mediasi perkara ini juga tercatat berjalan alot. Dwi menyebut kliennya selalu hadir memenuhi panggilan mediasi, tetapi pihak tergugat dan turut tergugat kerap absen sehingga gagal mencapai kesepakatan damai.
Dalam petitum gugatannya, Prabowo meminta majelis hakim menyatakan dirinya sah sebagai pemilik saham warisan Indro Handojo serta mengakui kedudukannya dalam jajaran direksi atau komisaris. Ia juga menuntut pembatalan seluruh perubahan anggaran dasar periode 2011–2026, menggelar RUPS Luar Biasa maksimal 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, serta membuka akses dokumen perusahaan. Dokumen tersebut mencakup laporan keuangan, laporan pajak, daftar pemegang saham, hingga risalah RUPS sejak 2011.
Di luar sengketa waris, kubu penggugat turut menyoroti dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di tubuh PT Rembaka. Sejumlah karyawan senior diklaim diberhentikan tanpa menerima hak pesangon sesuai aturan perundang-undangan.
Bagi Prabowo, perkara ini menyangkut transparansi tata kelola perusahaan keluarga dan kepastian hukum bagi ahli waris. Hingga saat ini, seluruh dalil gugatan masih bergulir dan menunggu pembuktian di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo.
(Yud/Aw)
