LPRI NTT Kawal Job Fair: Pastikan Transparan, Adil, dan Bebas Pungli; Gubernur Melki Tetapkan Program Rutin Tiga Bulanan
KUPANG, 22 Mei 2026 – Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) turun langsung memantau pelaksanaan Bursa Kerja (Job Fair) dan Rapat Kerja Ketenagakerjaan serta Ketransmigrasian yang digelar Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT di Gedung Olahraga Oepoi, Kupang, Jumat ini. Kehadiran ini menegaskan peran organisasi sebagai mitra kritis pemerintah, sekaligus jaminan bagi masyarakat agar proses perekrutan berjalan jujur, transparan, dan bebas dari pungutan liar.
Mewakili Ketua DPD LPRI NTT, Rezky Yunike Agustin Frans, Bendahara DPD LPRI NTT, Jen Lena Nguru, menegaskan bahwa kehadiran pihaknya bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk tanggung jawab mengawal kebijakan publik demi kepentingan rakyat.
“Kami hadir untuk melihat langsung, mendengar aspirasi, dan memastikan apa yang disajikan pemerintah benar-benar terjangkau, transparan, dan tanpa hambatan birokrasi maupun pungli. Bursa kerja adalah jembatan harapan bagi ribuan warga yang ingin meningkatkan taraf hidup, bukan sekadar acara yang berhenti di tengah jalan,” ujar Jen Lena Nguru.
Dalam pantauannya, LPRI memastikan kesesuaian persyaratan kerja, kejelasan hak dan kewajiban pekerja, serta keamanan penempatan baik di dalam daerah, luar pulau, maupun luar negeri. Ia juga mengingatkan perusahaan peserta untuk tidak menerapkan syarat diskriminatif, serta meminta pemerintah menjaga keberlanjutan program ini dan memantau hasilnya hingga tahap penempatan kerja.
“Pekerjaan adalah hak dasar warga negara. LPRI akan selalu ada mengawal agar hak ini didapatkan dengan cara yang benar dan layak,” tegasnya.
Gubernur Melki: Job Fair Jadi Program Rutin, Siapkan Tenaga Kerja Berdaya Saing
Sementara itu, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam arahannya mengumumkan kebijakan strategis Pemprov NTT: Bursa Kerja akan digelar secara rutin setiap tiga bulan, bergilir di berbagai wilayah kabupaten/kota, sebagai upaya nyata menekan angka pengangguran yang masih tinggi.
Kegiatan kali ini menghadirkan 61 perusahaan dengan total 10.302 lowongan kerja untuk berbagai sektor dan lokasi penempatan. Menurut Melki, keberhasilan bursa kerja sangat bergantung pada hubungan industrial yang sehat antara pengusaha dan pekerja, serta penyebaran informasi yang luas ke masyarakat.
“Saya melihat hari pertama jumlah pendaftar belum banyak, padahal lowongan tersedia lebih dari 10 ribu. Saya minta semua pihak, mulai malam ini gerakkan media sosial, ajak anak-anak muda datang besok. Saya sendiri menargetkan membawa seribu orang peserta di hari kedua. Jangan sampai lowongan lebih banyak daripada pencari kerja,” tegas Melki.
Gubernur juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia meminta balai latihan kerja dan pemerintah daerah mempersiapkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman budaya dan teknologi, terutama bagi mereka yang akan ditempatkan di luar daerah atau luar negeri.
“Jangan sampai dikirim bekerja tapi tidak paham budaya atau tidak bisa pakai alat modern. Kesiapan itulah yang akan melindungi mereka di tempat kerja,” ujarnya.
Sistem Terpusat Kupang: Hapus Percaloan, Buka Penerbangan Langsung
Langkah terobosan lain yang ditegaskan Gubernur Melki adalah pemusatan seluruh proses penempatan pekerja migran di Kupang. Kebijakan ini dilakukan untuk memutus mata rantai praktik perdagangan orang dan percaloan yang selama ini merugikan warga.
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia agar seluruh administrasi, pelatihan, hingga pemberangkatan diselesaikan di NTT, tanpa perlu lagi melewati perantara di Surabaya, Batam, atau Jakarta.
“Kami juga sedang berbicara dengan pihak maskapai. Jika setiap minggu ada 200 hingga 500 orang yang diberangkatkan, kami akan buka penerbangan langsung dari Kupang ke Kuala Lumpur dan Singapura. Ini bentuk perlindungan nyata agar warga NTT tidak dirugikan lagi,” ungkap Melki.
Selain itu, Pemprov NTT juga mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus pekerja migran, guna membantu calon pekerja membiayai keberangkatan tanpa harus terjebak utang pada calo atau pihak tidak bertanggung jawab.
Kehadiran LPRI NTT dan komitmen kuat Pemerintah Provinsi ini menjadi sinyal positif bagi dunia kerja di NTT, di mana transparansi, perlindungan, dan pemerataan kesempatan kerja menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
Editor . Edis
