PROYEK MISTERIUS DI SUNGAI KEPLAKSARI TANPA PAPAN INFORMASI Warga Curiga Ada Kegiatan “Siluman”, BBWS Belum Beri Penjelasan
JOMBANG – Aktivitas proyek tanpa papan informasi di aliran Sungai Keplaksari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Pekerjaan yang disebut-sebut berasal dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Provinsi itu dinilai janggal karena tidak disertai papan proyek yang semestinya menjadi bentuk transparansi publik.
Berdasarkan pantauan di lapangan, Selasa (4/11), terlihat aktivitas padat di sekitar bantaran sungai. Sejumlah pekerja tampak melakukan pengerjaan fisik dengan melibatkan alat berat dan material konstruksi. Namun anehnya, hingga kini tidak ada papan proyek yang mencantumkan sumber anggaran, nilai kontrak, maupun nama pelaksana kegiatan.
Kondisi tersebut membuat warga curiga dan menduga proyek itu tergolong “siluman”.
“Tiba-tiba saja ada kegiatan di sungai. Tidak ada papan informasi, kami juga tidak tahu dari dinas mana. Kalau memang proyek pemerintah, seharusnya terbuka dan disertai keterangan,” ujar salah seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya saat ditemui wartawan di lokasi.
Padahal, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setiap pelaksanaan kegiatan pemerintah wajib memasang papan proyek. Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam petunjuk teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai wujud transparansi serta akuntabilitas publik.
Ketiadaan papan informasi proyek seperti ini bukan hanya menyalahi aturan, tetapi juga berpotensi menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat. Sejumlah warga bahkan menduga proyek tersebut bisa saja tidak memiliki dasar administrasi yang jelas.
“Kami tidak menolak pembangunan, asal terbuka dan sesuai aturan. Kalau tanpa identitas seperti ini, masyarakat jadi curiga. Takutnya ada penyalahgunaan anggaran,” tambah warga lainnya.
Sampai berita ini diturunkan, pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Provinsi yang disebut-sebut sebagai pelaksana kegiatan belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi melalui jalur komunikasi resmi masih terus diupayakan oleh wartawan.
Sementara itu, masyarakat berharap agar pemerintah daerah maupun instansi pengawas segera turun tangan menelusuri asal-usul proyek tersebut. Mereka menilai, kejelasan informasi penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari uang negara.
Proyek tanpa identitas seperti ini dinilai rawan pelanggaran aturan serta dapat mencederai prinsip keterbukaan informasi publik. Warga menunggu penjelasan resmi dari instansi terkait agar tidak muncul dugaan-dugaan negatif di lapangan.
(MBS)
