Ndolu Sebut Pernyataan SBS Soal Komisi Tidak Bisa Batalkan Perda Wajar

libasmalaka.com– Pernyataan dr. Stefanus Bria Seran, MPH (SBS) yang disampaikan dalam Pernyataan Politiknya pada saat deklarasi Paslon SBS-WT di Lapangan Haitimuk, Jumat (04/09/2020) dinilai sangat tepat. Pernyataan SBS yang dimaksudkan adalah bahwa Komisi DPRD tidak bisa membatalkan keputusan yang sudah ditetapkan menjadi Perda melalui Paripurna DPRD.

Penilaian tersebut disampaikan Wakil Ketua I (Waket I) DPRD Kabupaten Malaka, Devi Hermin Ndolu, SH ketika dihubungi N9 Senin sore (06/09/2020).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut, yang dimintai tanggapnnya terkait pernyataan tersebut mengungkapkan, sesuai regulasi yang syah, Paripurna adalah keputusan tertinggi yang tidak bisa dibatalkan oleh Keputusan lain.

“Keputusan yang diambil saat Paripurna adalah keputusan tertinggi yang tidak bisa dibatalkan, apalagi oleh Komisi. Regulasinya begitu”, ujar Ketua DPC PDIP Kabupaten Malaka tersebut.

Lagi pula, menurut Devi, Bupati dan DPRD sama-sama merupakan unsur Pemerintahan Daearh. Karena itu, merupakan sesuatu yang lumrah bila saling mengingatkan.

Ketika ditanya N9 terkait keputusan Perda yang dimaksud SBS mau dibatalkan Komisi, Devi mengaku tidak mengetahui secara persis. Tetapi, melihat kembali dinamika politik di Kabupaten Malaka, Devi menyebutkan contoh Perda pengadaan dan hibah mobil untuk Lembaga Agama.

“Saya tidak tahu persis kasusnya, tetapi kalau kita Flesh Back, pernah berkembang di media massa bahwa Komisi I menolak menolak hibah mobil tersebut”, ujar Devi sambil menunjukkan berita pada salah satu media online tertanggal 04 Mei 2020, dengan judul: “Komisi I Dewan Malaka Tolak Hibah Bantuan Mobil”.

Padahal, kata Devi, Hibah Mobil tersebut sudah diputuskan melalui Rapat Paripurna dan telah ditetapkan menjadi Perda pada Tahun 2019. “Kok, Komisi I masih keluarkan pernyataan menolah di Tahun 2020?”, tanya Devi heran.

Ketika ditanya terkait pernyataan Ketua Komisi I tersebut, Devi menandaskan, menurut peraturan tata tertib di DPRD, yang benar, yang berkompeten untuk memberikan pernyataan Perss atas nama lembaga adalah Pimpinan Dewan. Kalau disampaikan anggota, itu adalah pernyataan pribadi dan tidak bisa atasnamakan lembaga.*(N9)

Berita Lain 👇