Pemred N9 Pertanyakan kapan Desa Damai Berbudaya Diimplementasikan di Kabupaten Malaka

libasmalaka.com- Pertanyaan tersebut disampaikan pemimpin redaksi Media Online Nusantara9.com. Yohanes Germanus Seran, saat mengikuti daring bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengembangan Daerah Tertentu melounching Desa Ngilinggi, Kecamatan Klaten Selatan sebagai Desa Pilot Project Desa Damai Berbudaya, Rabu siang (03/09/2020).

Lounching dilakukan secara daring oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan Daerah Tertentu, Aisyah Gamawati dan dihadiri oleh Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik Kemendesa PDTT Hasrul Edyar, sejumlah kepala daerah dan pejabat, Wahid Foundation sebagai Mitra Kemendes PDTT dalam upaya menciptakan Desa Damai Berbudaya serta undangan lain.

Yohanes Germanus Seran,Pemimpin Redaksi Nusantara9.com (Pemred N9) yang hadir dalam kegiatan daring tersebut, ketika diberi kesempatan berbicara mengungkapkan, jika tujuan dari implementasi desa damai berbudaya tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan Indonesia yang damai dan berbudaya, maka hendaknya Kabupaten Malaka sebagai beranda NKRI harus prioritas implementasi program tersebut.

“Pertanyaan saya, dan mungkin pertanyaan dari seluruh masyarakat Malaka, yaitu, kapan Desa Damai Berbudaya diimplementasikan di Kabupaten Malaka?”, tanya Seran.

Pertanyaan tersebut ditanggapi serius oleh Hasrul Edyar, Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik pada Kemendesa PDTT.  Hasrul menjelaskan, pihaknya telah mengagendakan untuk berkunjuk ke Kabupaten Malaka pada Tahun 2021 guna memantapkan rencana implementasi Desa Damai Berbudaya di Kabupaten yang berbatasan darat dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) tersebut.

“Insyaallah, 2021 kami ke Malaka. Akan kita mantapkan nanti”, ujar Hasrul.

Sementara, Olis, yang hadir sebagai perwakilan Wahid Foundation juga antusias menanggapi pertanyaan Pemred N9 tersebut. Menurut Olis, Wahid Foundation akan dengan senang hati hadir di Malaka untuk membentuk desa damai berbudaya.

Sebelumnya Aisyah Gamawati, pada mengungkapkan, desa damai berbudaya merupakan desa yang memiliki 9 indikator yang disusun bersama UN Women atau The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (Organisasi pada Persatuan Bangsa-bangsa/PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan).

Sembilan Indikator tersebut adalah:

  1. Adanya komitmen untuk mewujudkan perdamaian;
  2. Adanya pendidikan dan penguatan nilai perdamaian dan kesetaraan gender;
  3. Adanya praktik nilai-nilai persaudaraan dan  toleransi dalam kehidupan warga;
  4. Adanya penguatan nilai dan norma kearifan lokal;
  5. Adanya Sistem Deteksi Dini pencegahan intoleransi;
  6. Adanya sistem penanganan cepat, penanggulangan, pemulihan kekerasan;
  7. Adanya peran aktif perempuan di semua sektor masyarakat;
  8. Adanya pranata bersama yang mendapat mandat untuk memantau pelaksanaan Desa/ Kelurahan Damai;
  9. Adanya ruang sosial bersama antar warga masyarakat. Kesembilan indikator tersebut saling berkaitan dan tentu pelaksanaannya butuh waktu, proses, dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat.

Lounching Pilot Project Desa Damai Berbudaya merupakan starting point untuk mewujudkan seluruh desa di Indonesia menjadi Desa Damai Berbudaya. bilang Aisyah,(jg/red)

Berita Lain 👇