Eko Gagak Angkat Bicara: Demo Transaksional ala “Bodrex” dan Audit Aset Oknum LSM
SURABAYA, 19 November 2026 – Aktivis sekaligus kontributor publik, Eko Gagak, mengecam maraknya aksi penyampaian pendapat dinilai telah melenceng dari marwah demokrasi. Ia mendesak aparat penegak hukum menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menindak tegas dan mengaudit kekayaan oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diduga menjadikan demonstrasi sebagai kedok.
Menurut Eko Gagak, selama hampir tiga tahun terakhir, ruang publik di Surabaya dan Jawa Timur diwarnai oleh fenomena aksi “demo-demoan” serta pemberitaan di media dengan agenda terselubung. Praktik yang kerap disebut masyarakat sebagai aksi ala “bodrex” ini menyasar institusi negara dan pelaku usaha sebagai alat tawar-menawar demi keuntungan pribadi.
“Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang dijamin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dibajak oleh segelintir oknum LSM. Surat pemberitahuan aksi yang seharusnya cukup disampaikan ke Kepolisian, justru dikirimkan berulang kali kepada pihak target sebagai instrumen tekanan,” tegas Eko Gagak dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/11/2026).
Eko Gagak menekankan bahwa pengiriman surat pemberitahuan dengan motif transaksional telah bergeser dari ranah kebebasan berekspresi menjadi tindak pidana dan perbuatan yang tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ia mengingatkan, pembiaran terhadap aksi berulang ini berpotensi memicu kecurigaan publik terkait adanya pembiaran sistematis antara oknum LSM, media, dan aparat penegak hukum.
Lebih lanjut, praktik premanisme berkedok gerakan rakyat ini dinilai menciptakan polusi sosial yang merusak kredibilitas gerakan masyarakat berintegritas. Di sisi lain, dunia usaha menjadi pihak yang paling dirugikan, terganggunya stabilitas keamanan dan kepastian hukum dalam beroperasi.
Menyikapi persoalan tersebut, Eko Gagak mendesak langkah konkret:
• Aparat penegak hukum bersama PPATK didesak mengusut tuntas asal-usul kekayaan serta sumber pendanaan oknum pimpinan dan pengurus LSM yang berulang kali menggelar aksi bermotif transaksional. Transparansi dana organisasi mutlak diperlukan dari praktik pencucian uang maupun aliran dana hasil pemerasan.
• Para pelaku usaha dan lembaga negara diimbau tidak tunduk pada tekanan, segera memproses hukum setiap indikasi yang mengatasnamakan unjuk rasa.
• Institusi Kepolisian memastikan jajarannya bertindak profesional dan objektif saat menerima pemberitahuan aksi, dan menindak tegas pelanggaran pidana di balik penyelenggaraan demonstrasi.
Demokrasi harus segera dikembalikan pada marwahnya sebagai ruang aspirasi yang bermartabat, sehat, dan bebas dari praktik transaksional,” pungkas Eko Gagak.
(Red)
