16 November 2026

Penegakan Hukum dan Pendampingan Jadi Bagian Penting Pembangunan Lumajang

WhatsApp Image 2026-11-16 at 14.53.36
Spread the love

LUMAJANG- Pembangunan daerah membutuhkan kepastian hukum agar setiap kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat menerima kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Abdul Qohar, di Kejaksaan Negeri Lumajang, Jumat (13/11/2026).

Bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan koordinasi antarlembaga, terutama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan yang taat hukum.

“Sinergi dan komunikasi antarlembaga sangat penting. Kami berharap koordinasi ini terus terjaga sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Bunda Indah, peran kejaksaan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum melalui penanganan perkara. Upaya pencegahan dan pendampingan hukum juga penting agar kebijakan serta program pembangunan daerah memiliki landasan hukum yang kuat.

Kunjungan kerja Kajati Jatim tersebut turut didampingi Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Jawa Timur, Dewi Qohar, beserta jajaran Asisten dan Kepala Bagian Tata Usaha. Rombongan disambut Bupati Lumajang bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang Ristu Darmawan, serta jajaran pegawai Kejari Lumajang.

Dalam agenda tersebut, Abdul Qohar memberikan pengarahan kepada jajaran Kejari Lumajang untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan optimalisasi pelaksanaan tugas.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, Ristu Darmawan, menyampaikan laporan perkembangan situasi di wilayah kerjanya. Laporan tersebut mencakup penanganan perkara, sumber daya manusia, serta capaian strategis dalam penegakan hukum dan pendampingan terhadap badan maupun pemerintah daerah.

Kajati Jatim Abdul Qohar AF menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan harus dijawab melalui kinerja nyata yang dilandasi loyalitas, tanggung jawab, dan integritas.

“Seluruh jajaran harus mampu menjawab kepercayaan publik dengan kinerja nyata. Setiap pelaksanaan tugas harus dilandasi loyalitas, tanggung jawab, dan integritas yang tinggi,” tegasnya.

Ia juga mendorong agar penanganan perkara yang sedang berjalan maupun menjadi perhatian publik dilakukan secara cermat dan profesional dengan mengedepankan hati nurani. Sinergi lintas instansi serta komunikasi berjenjang, menurutnya, diperlukan untuk mendukung kelancaran proses hukum dan menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Abdul Qohar turut mengingatkan bahwa tugas kejaksaan tidak terbatas pada penindakan. Langkah preventif dan pendampingan hukum juga menjadi bagian dari peran kejaksaan sebagai mitra strategis pemerintah.

Melalui koordinasi yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Kejaksaan diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan, mendukung penegakan hukum yang profesional dan berintegritas, serta memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (yud/Aw)

About Post Author