Tak Hanya Andalkan Wisata, Lumajang Perkuat Ekonomi dan Ketahanan Bencana
LUMAJANG- Potensi alam yang melimpah menjadi peluang besar bagi Kabupaten Lumajang untuk mengembangkan pariwisata dan menggerakkan perekonomian. Namun, di tengah peluang tersebut, karakteristik wilayah yang memiliki risiko bencana menuntut pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Prinsip tersebut disampaikan Bupati Lumajang, Indah Amperawati atau Bunda Indah, saat memaparkan strategi pembangunan daerah dalam Seminar Nasional dan Refleksi Akhir Tahun Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Provinsi Jawa Timur di Pendopo Arya Wiraraja, Kabupaten Lumajang, Jumat (13/11/2026) malam.
Mengangkat tema “Pembangunan Daerah Berkelanjutan di Tengah Turbulensi Politik Hukum Nasional”, seminar tersebut menghadirkan Hakim Mahkamah Konstitusi, M. Guntur Hamzah, sebagai pemateri. Forum ini menjadi ruang diskusi akademis mengenai tantangan pembangunan daerah di tengah dinamika politik dan hukum nasional.
Bunda Indah menjelaskan, Lumajang memiliki potensi alam yang dapat dikembangkan untuk memperkuat sektor pariwisata dan perekonomian. Sejumlah destinasi seperti Gunung Semeru, Ranu Kumbolo, kawasan Bromo Tengger Semeru, hingga Air Terjun Tumpak Sewu menjadi bagian dari kekayaan daerah yang menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara.
Namun, potensi tersebut berjalan berdampingan dengan kerawanan bencana yang harus diperhitungkan dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Kami sedang berikhtiar membangun Kabupaten Lumajang dengan memperhatikan seluruh potensi yang dimiliki, termasuk potensi wisata dan ekonomi, sekaligus memahami bahwa daerah kami juga memiliki risiko bencana. Karena itu, pembangunan harus mampu menyeimbangkan peluang ekonomi dengan aspek keselamatan masyarakat,” ujar Bunda Indah.
Menurutnya, pembangunan daerah perlu memiliki ketahanan atau resiliensi agar masyarakat dan pemerintah mampu bertahan, beradaptasi, serta bangkit kembali ketika menghadapi krisis. Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan pendekatan pembangunan yang manusiawi.
“Pembangunan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga harus memastikan masyarakat terlindungi dan memiliki kemampuan untuk menghadapi risiko yang ada,” jelasnya.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui integrasi mitigasi risiko bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), salah satunya melalui program unggulan Lumajang Tangguh. Program ini diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana beserta dampaknya.
Selain memperkuat ketahanan bencana, Pemerintah Kabupaten Lumajang juga mendorong pengembangan pusat-pusat perekonomian baru. Langkah ini ditujukan untuk memperluas kesempatan usaha, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga aktivitas ekonomi dapat berkembang di berbagai wilayah.
Perlindungan sektor pertanian turut menjadi bagian dari strategi tersebut. Pemerintah daerah berupaya menjaga keberlangsungan lahan pertanian melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang diselaraskan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Di sisi lain, pembatasan aktivitas pertambangan di sejumlah kawasan rawan bencana menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam, keberlanjutan lingkungan, dan keselamatan masyarakat.
“Kami tidak ingin perkembangan ekonomi justru mengabaikan keselamatan masyarakat. Karena itu, kawasan yang memiliki risiko bencana harus diperhatikan dalam kebijakan pemanfaatan ruang. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan perlindungan masyarakat,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bunda Indah menyampaikan apresiasi kepada APHTN-HAN Provinsi Jawa Timur yang telah memilih Kabupaten Lumajang sebagai tempat penyelenggaraan seminar nasional dan refleksi akhir tahun.
Ia berharap forum yang mempertemukan kalangan akademisi dan pemangku kepentingan tersebut dapat menghasilkan pemikiran serta rekomendasi yang memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sementara itu, Ketua APHTN-HAN Wilayah Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Lumajang, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, serta jajaran kepala perangkat daerah atas sambutan dan dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.
“Atas nama APHTN-HAN Jawa Timur, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang atas sambutan dan dukungan yang diberikan sehingga kegiatan ini dapat terselenggara,” ungkapnya.
Melalui forum tersebut, pertukaran gagasan antara akademisi dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat arah pembangunan yang berkelanjutan, adaptif terhadap dinamika hukum nasional, serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. (Yud/Aw)
