PKK Way Muli Timur Keluhkan Minim Anggaran, Kades Jarsiman Siapkan Siasat dari DBH
libasmalaka.com, Lamsel – Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Way Muli Timur, Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan ( Lamsel) dihadapkan pada persoalan klasik kegiatan berjalan, tetapi dukungan anggaran minim.
Keluhan tersebut disampaikan Ketua TP PKK Desa Way Muli Timur, Maemunah MC saat Musyawarah RKPDes 2027 di aula desa setempat, Rabu (16/09/2026).
Ia mengungkapkan, sejumlah kegiatan PKK selama ini tetap dilaksanakan meski tidak ditopang anggaran yang memadai.
Bahkan, kata Maemunah, biaya sejumlah kegiatan terpaksa terlebih dahulu ditalangi menggunakan dana pribadi agar roda kegiatan PKK tetap berjalan.
“Kegiatan PKK desa sangat membutuhkan biaya, sementara biaya tersebut tidak ada. Selama kegiatan pembiayaannya saya talangi, karena menurut saya PKK desa harus tetap bisa berjalan walaupun belum ada biaya,” ujar Maemunah.
Menurutnya, keterbatasan anggaran bukan hanya dirasakan untuk kegiatan di tingkat desa, tetapi juga ketika PKK harus mengikuti kegiatan yang digelar di tingkat kabupaten.
Ia mencontohkan kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) yang membutuhkan dukungan biaya untuk pelaksanaan maupun keikutsertaan dalam kegiatan.
“Contohnya kegiatan UP2K. Kita melaksanakan kegiatan itu, tetapi kita tidak memiliki biaya untuk ikut kegiatan tersebut,” katanya.
Maemunah berharap persoalan pembiayaan tersebut mendapat perhatian pemerintah desa sehingga berbagai program PKK tidak hanya berjalan karena inisiatif dan pengorbanan pribadi pengurus.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Desa Way Muli Timur Jarsiman menyatakan siap memfasilitasi kebutuhan PKK, Ia mengatakan, Pemerintah desa (Pemdes) akan berupaya mengakomodir kebutuhan PKK sesuai kemampuan keuangan desa., “Jika tidak memungkinkan seluruhnya dibiayai melalui Dana Desa (DD), pihaknya akan mencari skema pembiayaan lain yang diperbolehkan,” Ucapnya.
“Ke depannya apa yang diperlukan PKK akan kita akomodir. Sedikit banyaknya masalah pembiayaan akan dibiayai oleh Pemdes, Walaupun tidak bisa atau tidak kuat dananya dari DD, kita akan menyiasatinya dari DBH atau dana bagi hasil pajak,” Tegas Jarsiman.
Menurutnya, keberadaan PKK tidak boleh terhambat hanya karena persoalan anggaran. Sebagai kepala desa, ia mengaku harus berpikir dan mencari jalan agar kegiatan PKK tetap berjalan.
“Saya selaku pemimpin desa berpikir keras bagaimana PKK desa bisa berjalan. Insyaallah dari DBH akan kita siasati, kita sisihkan untuk pembiayaan PKK,” Ujarnya
Di sisi lain, Jarsiman menegaskan pemerintah desa tetap harus membagi kemampuan anggaran untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
Dalam penyusunan RKPDes, pembangunan dan pembenahan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas, khususnya jalan lingkungan dan jalan desa.
“Untuk prioritas di RKPDes, Pemdes tetap memprioritaskan pembangunan pembenahan jalan lingkungan dan jalan desa. Pelan-pelan kita akan lakukan,” Jelasnya.
” Selain infrastruktur, Pemdes Way Muli Timur juga akan memprioritaskan sektor pendidikan serta perkembangan dan pemberdayaan masyarakat,” Ungkapnya
Dengan kondisi anggaran yang terbatas, Pemdes dituntut untuk mengatur skala prioritas sekaligus mencari ruang pembiayaan agar program pemberdayaan masyarakat, termasuk PKK, tetap dapat berjalan.
‘Kini, komitmen tersebut tinggal menunggu realisasi: apakah rencana menyiasati anggaran melalui DBH benar-benar mampu menjawab keluhan PKK Way Muli Timur yang selama ini menjalankan kegiatan dengan keterbatasan biaya,” Pungkasnya.
Musyawarah RKPDes 2027 Desa Way Muli Timur di hadiri, Sugeng Kasi Pemerintahan Kecamatan Rajabasa, Purwatina koordinator Pendamping desa, Jarsiman Kades Way Muli Timur, BPD , PKK, LPM, Bidan desa, RT, Tokoh Masyarakat (Saf)
About Post Author
