DPD LPRI NTT Rayakan Hari Jadi Ke-3 dengan Doa Bersama dan Potong Tumpeng, Harapkan Reformasi yang Lebih Mendalam

Upfoto_DScAaxKYfUbWVStNtW8QCpO8PHRG8jEDUuGtho5R2Wj4p~2
Spread the love

KUPANG.libasmalaka.com– Dalam momen bersejarah Hari Jadi Ke-3 Daerah Pengurus Daerah (DPD) Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), rangkaian acara doa bersama dan potong tumpeng digelar dengan penuh semangat dan harapan di kantor DPD-LPRI NTT, Jumat (06/02/2026).

Dalam doa bersama yang dipimpin oleh salah satu anggota , seluruh peserta mengharapkan terwujudnya reformasi yang berkelanjutan di berbagai sektor di NTT, peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat, serta kemajuan ekonomi dan kesejahteraan daerah yang merata. Selain itu, juga dipanjatkan doa agar LPRI dapat semakin berperan aktif sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam mengawal proses reformasi dan memastikan akuntabilitas serta transparansi dalam penyelenggaraan negara.

Acara puncak berupa potong tumpeng dilakukan secara simbolis oleh Ketua DPD-LPRI NTT, Rezky Yunike Agustin Frans, bersama dengan para pengurus dan undangan kehormatan. Tumpeng yang menjadi simbol kebersamaan dan kemakmuran diharapkan dapat menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota dan menjalin kerja sama yang lebih erat dengan berbagai pihak terkait.

“Saat ini kita berada pada tahap penting dalam memperkuat peran LPRI di NTT. Dalam tiga tahun terakhir, kita telah melakukan berbagai upaya pengawasan dan advokasi, namun masih banyak hal yang perlu kita tingkatkan,” ujar Rezky Yunike Agustin Frans saat dihubungi wartawan melalui telepon. “Kami berharap kedepannya, LPRI bisa lebih dekat dengan masyarakat, mendengar aspirasi mereka, dan menjadi wahana yang efektif untuk mewujudkan reformasi yang benar-benar membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat NTT.”

Ketua juga menambahkan harapan akan adanya dukungan yang lebih besar dari pemerintah daerah dan berbagai stakeholder untuk mendukung program-program LPRI, khususnya dalam hal penguatan kapasitas sumber daya manusia dan akses informasi yang lebih luas.(Red)