Pempus Minta Pemkab Kirim Nama Kecamatan Yang Belum Ada SPBU

Spread the love


Jakarta libasmalaka.com Asisten II  Perekonomian konomi dan Pembangunan Setda Malaka, Silvester Leto,S.H melalui Kepala Bagian Ekonomi Matilde Niis Seran melalui Henpone disela -sela mengikuti rapat koordinasi pembangunan penyalur BBM satu harga
Tahun 2020 – 2024. Yang dilaksanakn di aula kantor BPH Migas Kav. 24  jalan kapten P.Tendean jakarta selatan

Matilde Mengatakan”
rapat koordinasi pembangunan penyalur BBM satu harga.
Tahun 2020 – 2024.ini  bagaimana upaya pemerintah pemerintah Daerah agar mempersiapkan
1. aksebility (akses)
2  availability (ketersediaan)
3.affordability (keterjangkauan)
dengan tujuannya untuk segera mengirimkan nama kecamatan – kecamatan yang belum ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

Kabag Ekonomi Matilde Niis Seran

“(SPBU) dan (APMS) Agen Premium Minyak Solar untuk segera dibangun Pada 2020 sd 2024.
Dan penertiban terhadap Pertamini (pom Mini) yang ilegal. Pertamini harus mengambil bbm yang non subsidi bukan subsidi Dan mengambilnya harus lewat sub penyalur Jelas Matilde.

Dikutip dari halaman resmi Web Badan penyalur Hilir minyak Dan Gas(BPH Migas) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan, pembangunan lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga, di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) Indonesia akan berlanjut hingga 2024.

Jonan mengatakan, program BBM Satu Harga ini akan berlanjut hingga tahun 2024 mendatang dengan begitu pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengusulkan wilayah yang perlu dibangun lembaga penyalur BBM.

Pemilihan wilayah tersebut tentunya memperhatikan kriteria daerah dimaksud, yaitu merupakan daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia.

BBM Satu harga ini setelah 2019 bagaimana, terus tidak? Akan terus dibangun sampai 2024,

Menurut Jonan, jika seluruh wilayah 3T memiliki lembaga penyalur BBM satu harga maka perlu ada 500 unit lembaga penyalur, dengan target sampai tahun ini sebanyak 170 lembaga penyalur yang beroperasi, maka sampai 2024 perlu membangun 330 lembaga penyalur.(edi)

About Post Author