Bupati Malaka Usulkan Penentuan Kelulusan CPNS Berdasarkan Rangking Nilai Tertinggi

Betun- libasmalaka.com-Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran mengusulkan kepada Pempus terkait penentuan kelulusan CPNS 2018 berdasarkan rangking nilai tertinggi  dari masing – masing fomasi yang ditetapkan. Hal ini bila tidak dipertimbangkan akan sangat berpengaruh pada pelayanan publik dimana Kabupaten Malaka akan tetap mengalamai kekurangan pegawai ASN sesuai usulan farmasi.
Bahwa bagi CPNS Kabupaten Malaka akan dipenuhi kemampuan mereka lewat pendidikan dan pelatihan yang direncanakan secara teratur dengan mengalokasikan anggaran untuk pendidikan Strata 2 dan pelatihan sesuai kebutuhan setiap tahun.


Surat  usulan itu sudah ditanda tangani Bupati  SBS tgl 10 November 2018 setelah selesai ujian dan sudah  diantar Sekda Malaka dan Asisten 2 dan 3 ke Jakarta. Hal itu disampaikan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran kepada wartawan di Betun, Senin (19/11-2018).

Dikatakan Oleh SBS, Kabupaten Malaka adalah daerah otonomi baru dan daerah kawasan Perbatasan Darat dengan Timor Leste,kekurangan tenaga Aparatur Sipil Negara untuk melayani masyarakat di kawasan perbatasan .

Kabupaten Malaka berdasarkan keputusan Mentri Pemberdayagunaan Aparur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 603 tertanggal 30 Agustus 2018  tentang kebutuhan Aparur Sipil Negara dilingkup pemerintahan Kabupaten Malaka tahun anggaran 2018 mendapatkan alokasi farmasi sebanyak 500 orang.

Berdasarkan peraturan Menpan nomor 37 tahun 2018 tentang nilai  ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan CPNS tahun 2018 pada pasal 3 dinyatakan secara umum pada peserta seleksi melewati nilai ambang batas sebagai berikut :
Tes Integensia Umum (TIU) 80, Tes Wawancara Kebangsaan (TWK) 75 da
Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 143″

“Sebagai daerah otonomi baru, kabupaten Malaka masih banyak keterbatasan diberbagai bidang ,yang mempengaruhi mutu pendidikan dan mengakibatkan perbedaan kemampuan bersaing termasuk didalam pelaksanaan seleksi CPNS ,hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan seleksi selama tujuh hari dari tanggal (4 sampai dengan 10 November 2018) yang diikuti 3.193 orang Peserta dari jumlah pelamar sebanyak 3.216 orang peserta , hanya 23 peserta yang dapat melampaui ambang batas yang ditetapkan”

“Berdasarkan hal diatas dimohon pertimbangan untuk tidak meyamakan ambang batas seperti disebut dalam poin 3, untuk daerah di Indonesia karena terdapat perbedaan input pendidikan yang mengakibatkan perbedaan Output Kualitas Sumber Daya Manusia di setiap daerah.  Untuk itu diharapkan ada  kebijakan untuk penentuan nilai hasil berdasarkan nilai hasil ujian berdasarkan nilai total tertinggi dari 3 aspek tes wawasan kebangsaan (TWK),  Tes Inteligensia umum (TIU) tes Karakteristik Pribadi (TKP) tanpa pedoman pada nilai ambang batas”(Bud)