Pemerintah dan DPRD harus  disiplin menjalankan mekanisme

Jakarta –libasmalaka.com- Pemerintah dan DPRD harus mengetahui dan disiplin menjalankan mekanisme penyaluran DAK Mekanisme itu perlu diketahui bersama agar DPRD bisa memberikan kontrol kepada pemerintah secara khusus OPD yang mendapatkan alokasi DAK. Tujuanya agar penyaluran DAK tetap lancar sesuai juknis. Penegasan itu disampaikan Staf Kemendagri yang minta namanya tidak dipublikasikan media ini saat membawakan materi dalam pelaksanaan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Malaka di Jakarta, Sabtu ( 17/11-2018)

Dijelaskannya, DPRD perlu mengetahui OPD yang mendapatkan DAK,  baik DAK reguler, DAK Afirmasi dan DAK penugasan. Hal ini penting agar OPD yang mengusulkan anggaran untuk program kegiatan yang sudah diplot oleh DAK sehingga bisa dialihkan ke program lain.

“Pemahaman mekanisme penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) itu penting karena mekanismes penyaluran DAK harus memenuhi syarat yang sudah diberikan dalam bentuk dokumen yang merupakan hasil kerja kedua lembaga.

“Penyaluran DAK fisik tahun 2019 dibagi dalam tiga tahap, tahap I 25 persen dari total DAK, tahap kedua 45 persen dan sisanya 30 persen tahap ketiga. Penyaluran tahap I 25 persen harus memenuhi syarat, Perda APBD, laporan realisasi output tahun anggaran sebelumnya, kontrak kegiatan dan rencana kegiatan yang sudah disetujui. Dokumen ini harus sudah disampaikan paling lambat 21 Juli, sedangkan  penyalurannya paling cepat Febuari dan paling lambat Juli”.

“Tahap ke II 45 persen harus memenuhi syarat,  laporan realisasi output tahun anggaran sebelumnya, minimal penyerapan 75 persen. Dokumen ini harus disampaikan paling lambat 21 Oktober, sementara penyaluran paling cepat April dan paling lambat Oktober”.

“Penyaluran tahap ke III 30 persen harus memenuhi syarat, laporan realisasi output tahun anggaran sebelumnya, minimal penyerapan 90 persen, minimal output 70 persen dan laporan nilai kebutuhan dana. Dokumen ini disampaikan paling lambat 15 Desember, sedangkan penyaluran dana paling cepat September dan paling lambat Desember”.

“Apabila syarat dokumen yang diminta tidak terpenuhi tepat waktu maka konsekwensi dana tidak bisa dicairkan. Kondisi ini menimbulkan dampak dalam proses pembangunan.(bud-boni)

%d blogger menyukai ini: