RAJA MANOH SIAP MELAWAN JIKA MASYARAKAT AMFOANG DIANGGAP MELANGGAR PERBATASAN

Kupang,libasmalaka.com-Pernyataan anggota Parlemen Timor Leste disampaikan oleh David Diaz Ximenes pada hari kamis tanggal 6/9/2018 di Parlemen Nasional yang beranggapan bahwa masyarakat Indonesia telah melanggar perbatasan khususnya di Naktuka dengan menguasai lahan yang subur adalah tidak benar, demikian disampaikan Raja Amfoang, Roby Manoh, di Kupang, Selasa ( 11/09).

Lebih lanjut, dikatakan bahwa dia menyadari bahwa kesepakatan perjanjian batas negara sudah berjalan dan masih berproses oleh kedua pemerintahan, meskipun belum maksimal.

“Sampai saat ini perundingan di tingkat pusat sangat berlarut larut dan tidak ada penyelesaian yang nyata, padahal kami di daerah yang di sengketakan sangat mengerti betul batas wilayah” ungkap Roby Manoh.

Kekesalan sempat terjadi setiap kedatangan tamu/pejabat dari Jakarta ( Kementerian RI ) hanya meminta data saja kemudian kembali tanpa berita kelanjutannya.

“Kami orang di daerah paham betul dan sangat kesal karena sudah menunggu terlalu lama dengan kegiatan setiap tahun seperti itu. Kami didaerah butuh kejelasan kalau perlu kewenangan dari tingkat pusat untuk dapat menyelesaikan sendiri dengan jalan damai dan menerima apa yang kami lakukan secara adat” jelas Roby Manoh.

Kemudian Roby Manoh juga menjelaskan berbagai langkah dan upaya penyelesaian perbatasan RI RDTL, yang diprakarsai dan di fasilitasi oleh Korem 161/Wira Sakti.

” Kami pernah di bulan November 2017 melakukan pertemuan besar yang selama 400 tahun sebelumnya tidak pernah terjadi secara adat. Kami Raja Amfoang/Afo Sila dan Raja Ambenu/Benu Sila mencoba alternatif baru dalam penyelesaian perbatasan yang melibatkan Raja, Fettor/Patih kerajaan dan tokoh adat serta tokoh masyarakat di kedua kerajaan baik Amfoang dengan Ambenu yang berada di kedua negara. Selain itu pula di hadiri oleh Raja Wehari/ Liurai Sila, Raja Sonba’i/Sonba’i Sila yang merupakan kakak. Kami bertemu dengan damai tanpa ada dusta dan pembohongan serta intrik politik, Pertemuan dimulai dengan melakukan tutur/natoni yang merupakan adat sebelum melakukan sumpah adat yang kami percaya sangat dihormati dan jika dilanggar akan terjadi hal yang sangat di takuti oleh masyarakat kami” ungkap Roby Manoh.

Dengan demikian, jika melibatkan masyarakat adat maka pemerintah RI-RDTL tidak perlu sibuk.

” Cukup kami yang berunding, maka hasilnya akan kami bawa kepada kedua pemerintahan baik RI-RDTL dan kami dapat hidup berdampingan dengan damai, tapi lain halnya jika Kami hanya sebagai penonton saja di mana tanah/lahan yang sejak nenek moyang merupakan kepunyaan kami di rebut orang lain yang sejatinya bukan milik mereka, kami akan lawan sampai kapan pun demi anak cucu kami nantinya” urai Roby Manoh.

Sekali lagi, Saya tidak setuju dengan pernyataan Parlemen Nasional Timor Leste, dan mendukung Pernyataan Danrem 161/Wira Sakti bahwa tidak benar WNI melanggar perbatasan.

” Apakah dia ( Anggota Parlemen ) mengetahui sejarah kenapa dinamakannya Naktuka ? jangan kami di anggap melanggar, coba lihat sendiri siapa sebenarnya masyarakat yang melanggar dan tidak dengan coba mencari kesempatan dalam proses perundingan ini. Apa yang dikerjakannya di wilayah berstatus quo ? “, tanya Roby Manoh.

Kami berterima kasih kepada TNI yang bertugas menjaga perbatasan untuk taat pada proses perundingan.

” Masyarakat kami dilarang menggarap tanah yang bersengketa dan masyarakat mengikuti larangan tersebut , tapi sebaliknya lihat sekarang yang terjadi di daerah tersebut , sudah banyak rumah dan masyarakat yang sebelumnya kosong dan serta tanah garapan mereka” timpal Roby Manoh.

Bahkan Raja Amfoang juga menegaskan seperti halnya pernyataan sebelumnya bahwa ia siap memimpin rakyat Amfoang untuk berperang melawan rakyat Ambenu ( Timor Leste),jika penyerobotan lahan sengketa di segmen Naktuka masih terus terjadi,tetapi Raja Amfoang mendukung Danrem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa, S.E, M.M yang telah mengambil langkah penyelesaian tapal batas RI-RDTL, salah satunya pertemuan para tokoh adat diatas, agar tidak terjadi konflik antar sesama keluarga di kedua negara di masa depan.

” Jika TNI tidak bisa menghalangi penyerobotan lahan di Naktuka, saya terpaksa akan memimpin sendiri rakyat Amfoang berperang melawan rakyat Ambenu di Perbatasan, walaupun saya menyadari bahwa di Ambenu masih merupakan kerabat/keluarga, tetapi jika sudah menginjak harga diri negara dan bendera merah putih, saya tidak akan tinggal diam, serta rela mengorbankan jiwa raga bersama dengan Rakyat Amfoang memperebutkan wilayah Naktuka “, ungkapnya.

Sementara itu, senada dengan Raja Amfoang, juga disampaikan oleh ahli sejarah yang meneliti kerajaan Amfoang dari Universitas Nusa Cendana Drs. Primus Lake, M.Si yang saat ini sedang menyelesaikan gelar doktornya tentang Kerajaan Timor mengatakan bahwa semua yang dikatakan anggota parlemen itu omong kosong belaka.

” Mereka yang sebenarnya melanggar, contoh hal tersebut adalah di wilayah Manusasi yang masih bersengketa/ unresolved, seharusnya pos UPF tidak boleh berdiri seperti sekarang ini, wilayah Oben merupakan desa tua masyarakat Manusasi. Di Naktuka sudah terdapat 68 KK dengan jumlah penduduk lebih dari 200 jiwa dengan KTP Timor Leste dan telah di bangun tempat ibadah serta irigasi lahan. Sedangkan Masyarakat WNI tinggal 1 KK dari 4 KK WNI dan selalu mendapatkan intimidasi, serta LSM Timor Leste yang selalu bertugas untuk mendiskreditkan pemerintahan RI”, jelas Drs Primus Lake, M. Si

Kami secara akademis telah memberikan masukan kepada pemerintah saat FGD ( Forum Diskusi Group) bulan Mei 2018 atas kerja sama dengan Korem 161/WS di Universitas Nusa Cendana/Undana.

” Dalam kegiatan ini dihadiri 46 ahli/pakar dari berbagai disiplin ilmu, serta pembukaan acara oleh rektor Undana, untuk merekomendasikan kepada pemerintah pusat perlunya pelibatan tokoh adat dan masyarakat dalam membantu penyelesaian RI-RDTL, perlu Pendirian Pusat Kajian dan advokasi Perbatasan serta perlu studi Etnografi yang baik untuk mengkaji masalah perbatasan RI-RDTL” rinci Drs Primus Lake, M. Si

Diakhir pernyataannya, Drs Primus Lake, M. Si berharap kepada para generasi muda, khususnya generasi muda NTT untuk lebih peduli kepada masalah Perbatasan RI-RDTL.

” Kami berharap kepada generasi muda Timor dan terlebih mahasiswa khususnya Undana sebagai universitas ternama di NTT untuk meningkatkan minat terhadap permasalahan di perbatasan negara dengan selalu mengikuti perkembangan yang terjadi melalui media dan informasi yang berkembang di masyarakat baik tentang kondisi geografi maupun kondisi sosial. Indonesia adalah negara besar yang memiliki 3 (tiga) perbatasan darat dengan negara lain dan Timor Leste adalah salah satunya” pungkas nya.( Dance)